Mata Kuliah : Sistem Informasi Manajemen
Dosen Pembimbing : Drs. Tamrin, M.Si
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
Karya Tulis
Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Semester
SUGIANTO
09 111 294
V D
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA PRIMA) BONE
2011
KATA PENGANTAR
Tiada suatu tindakan yang sangat patut dan yang paling mulia untuk kami lakukan selain mengucapakan satu kata “Alhamdulillah” kami persembahkan dengan tulus kepada Allah SWT sebagai tanda terima kasih atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan, akhirnya Karya Tulis ini yang berjudul ”Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan” dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
Dorongan, motivasi serta doa tak henti-hentinya mengalir kepada kami dalam menyelesaikan tugas Karya Tulis ini. Hanya ucapan banyak terima kasih yang mampu kami balaskan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Karya Tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.
Kami pun menyadari bahwa tugas Karya Tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak, karena kami sangat membutuhkan itu semua sebagai acuan bagi kami untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang dan demi perbaikan tugas-tugas yang akan kami buat selanjutnya.
Wassalam……
Watampone, 12 Desember 2011
Penyusun,
SUGIANTO
DAFTAR ISI
Pendahuluan ................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................ ii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Tujuan Penelitian ................................................................................ 2
C. Manfaat Penelitian .............................................................................. 2
BAB II Pembahasan
A. Pengertian Pemberdayaan Pemeritahan Kelurahan................... 3
B. Pengertian Pemerintahan Kelurahan............................................. 4
C. Kebijaksanaaan Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan........ 7
D. Pelayanan Masyarakat........................................................................ 8
E. Definisi Konsep.................................................................................... 9
BAB III Penutup
A. Kesimpulan........................................................................................... 11
B. Saran ..................................................................................................... 11
Daftar Pustaka
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan masyarakat sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.
Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat.
Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia. dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas dari pihak kelurahan.
B. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Pemerintahan Kelurahan Tanete Kecamatan Cina dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja Pemerintahan Kelurahan Tanete Kecamatan Cina dalam usaha membangun daerahnya.
C. Manfaat Penelitian
1. Untuk mencari upaya-upaya pemberdayaan Pemerintah Kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat didalam pembangunan daerah kelurahan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan
Menurut HAW Widjaja, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, namun juga harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung perkembangan struktur kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan peran, produktivitas, efisiensi serta perbaikan terhadap akses sumber daya, tekhnologi, pasar dan terhadap sumber pembiayaan.
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan, keberdayaan, kemandirian dan kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan pelayanan dan taraf hidup masyarakat. Aparat pemerintahan kelurahan yang ada diupayakan untuk dapat melaksanakan fungsinya masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa harus menunggu perintah dan terlepas dari intervensi pemerintah pusat.
Aparat kelurahan diharapkan dapat lebih proaktif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan peka terhadap aspirasi yang datang dari masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah kelurahan, maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintah kelurahan yang mandiri.
Menurut A.W. Widjaja (2003) hal ini dapat diwujudkan melalui upaya-upaya :
1. Penataan dan pengembangan kelurahan, kerjasama antar kelurahan dan desa lain dan lembaga masyarakat.
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah kelurahan dan paguyuban pemerintah kelurahan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan.
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan dan keuangan daerah.
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat.
7. Pengembangan usaha ekonomi rakyat.
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkunagan.
9. Peningkatan pemanfaatan tekhnologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
B. Pegertian Pemerintah Kelurahan
Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadaraminta (1998:615) mendefinisikan bahwa Kelurahan adalah daerah (kantor,rumah) Lurah.
Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.
Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.
Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan di Kelurahan Tanete Kec. Cina Kab. Bone. (Lurah : A. Lennang dan Sekertaris Lurah : A. Sukri) yaitu :
· KARTU KELUARGA (KK) adalah Kartu yang memuat data tentang Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
PERSYARATAN :
1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.
2. Kartu Keluarga Asli yang lama atau Surat Ijin menetap yang habis masa berlakunya.
3. Fotocopy Akta Perkawinan.
4. Mengisi Formulir Permohonan KK model FS.01 dan Formulir Bio Data model FS.02 untuk Bio Data semua anggota keluarga. Dll.
· KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) adalah Sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
PERSYARATAN :
1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.
2. Kartu Keluarga Asli.
3. Pasphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lembar. dll
· AKTE KELAHIRAN adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirkan
PERSYARATAN :
1. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik tempat kelahiran anak.
2. Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang dilahirkan.
Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sebagai satuan dari pemerintahan wilayah, maka pemerintah kelurahan diwajibkan melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna, selaras dan serasi dengan perkembangan pemerintahan dan lajunya pembangunan nasional.
1. Administrasi Umum
Administrasi umum adalah segala kegiatan-kegiatan pencatatan data mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan pada buku administrasi umum. Buku administrasi umum terdiri atas : Buku keputusan desa ( untuk kelurahan tidak perlu ), Buku keputusan kepala desa ( untuk kelurahan menjadi buku keputusan kepala kelurahan ), Buku kekayaan desa ( kelurahan tidak punya kekayaan, jadi untuk kelurahan adalah buku inventaris kelurahan ), Buku agenda, Buku ekspedisi dan Buku tanah-tanah di Kelurahan.
2. Administrasi Penduduk
Sebagaimana tentang permasalahan administrasi umum yang telah terurai diatas, maka desa dan kelurahan diwajibkan memiliki administrasi khusus sebagai sarana demi lancarnya berbagai program pembangunan, diantaranya program kependudukan yang banyak memiliki kaitan dengan program-program pembangunan lainnya secara nasional. Buku administrasi penduduk terdiri atas : Buku Induk Penduduk, Buku penduduk sementara, Buku perubahan penduduk, Buku perkembangan penduduk, Buku Kartu Keluarga, Buku Kartu Tanda Penduduk, dan Buku jumlah penduduk.
C. Kebijaksanaan Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan.
Kebijaksanaan yang dapat ditempuh dalam rangka pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah :
1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintahan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga yang lainnya.
2. Meningkatkan pola pengembangan kelurahan, tingkat pengembangan kelurahan dan pembentukan kelurahan baru.
3. Meningkatkan pola penataan kewenangan kelurahan dan pembagian wilayah kelurahan, pusat pertumbuhan dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi.
4. Mengembangkan peranan lembaga masyarakat.
5. Menguatkan dan meningkatkan kerjasama antar desa atau kelurahan.
D. Pelayanan Masyarakat
Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelayanan masyarakat secara hakekatnya dapat diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan administrasi ataupun pemberian izin yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perencanaan pembangunan kelurahan sesuai dengan hakekatnya yaitu perencanaan pembangunan diwilayah kelurahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dikelurahan, baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan :
a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
Sehubungan dengan itu,maka lurah dan perangkatnya serta pimpinan lembaga yang ada dikelurahan harus mampu menyusun rancangan pembangunan daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
Dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya, maka lurah dan perangkat kelurahan, serta pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan memiliki suatu kemampuan untuk menyusun rencana atau program kerja yang secara tekhnis dapat dilaksanakan, ekonomis dan menguntungkan serta politis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara karakteristik pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sebagian besar masih hak monopoli dari pemerintah tersebut sehingga tidak terdapat suatu persaingan yang baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadikan lemahnya pengelolaan dan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan para aparatur pemerintahan sebagi pengelola dan pemberi pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembalian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.
E. Definisi Konsep
konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan generalisasi dari setiap jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka disini penulis akan mencoba untuk mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan. Adapun yang menjadi defenisi konsep dari penelitian ini adalah :
1. Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan guna untuk memampukan ataupun meningkatkan kemampuan dan kemandirian aparat pemerintahan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Pemerintah Kelurahan
Kelurahan sebagai satuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah.
3. Pelayanan
Pelayanan adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Masyarakat
Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang ataupu sekelompok individu yang hidup dan saling melakukan interaksi, bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya pada suatu daerah.
BAB II
PENUTUP
A. Kesimpulan
pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadaraminta (1998:615) mendefinisikan bahwa Kelurahan adalah daerah (kantor,rumah) Lurah.
B. Saran
Menjadi manusia yang diciptakan Allah adalah sesuatu Anugerah yang tiada tara, adalah manusia tempatnya berfikir, berniat, berbuat dan berkreasi, berinisiatif, bekerja dan beramanah. Terkesan dari penyusunan karyatulis ini adalah menikmati seluruh pekerjaan yang ada, dari tidak tau menjadi tau, tidak bisa menjadi bisa, tidak faham menjadi faham, tidak disiplin menjadi taat.
penyusun pula tidak menutup kemungkinan Tidak adanya kesalahan dan kehilafan sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang membangun guna kesempurnaan tugas untuk selanjutnya.
Daftar Pustaka
A. A. Anwar Mangkunegoro, 2000, Manajemen Sumberdaya Manusia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Abdul Wahab Solichin, 2004, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijahanaan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
Dwiyanto, Agus, et.al., 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
STUDI DESKRIPTIF PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
SMA NEGERI 4 WATAMPONE
TAHUN 2004
SMA NEGERI 4 WATAMPONE
TAHUN 2004
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4
WATAMPONE
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belakangan ini, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi di era globalisasi yang tengah ramai dibicarakan di masyarakat kita serta mengenai era perdagangan bebas yang akan dimulai sebentar lagi, pemerintah mencanangkan kegiatan – kegiatan pembaruan yang kelak akan berguna guna menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.
Mewujudkan pemuda – pemudi yang dapat menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, serta dapat menjadi wakil Indonesia dalam mengembangkan segala potensi Negara kita nantinya yang tetap berdasar pada dasar Negara kita yakni PANCASILA tentu menjadi cita –cita pemerintah yang harus segera diwujudkan dengan strategi yang efektif mengingat sedikitnya waktu yang tersisa.
Pendidikan adalah sektor yang merupakan bagian penting dari usaha pemerintah guna mewujudkan cita citanya. Adapun pemerintah segera memberdayakan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi atau “KBK” guna mendapatkan hasil maksimal dari bidang pendidikan.
Berdasarkan pengamatan atas usaha dari pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui apakah sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi tersebut sudah diterapkan secara baik dan menyeluruh di segala bidang khususnya di SMA .
Dari uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMA , penulis bermaksud melakukan penelitian yang diberi judul “ Studi Deskriptif Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMA ”.
B. Rumusan Masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai serta selalu terarah, diperlukan beberapa pertanyaan yang membatasi masalah ini, sehingga dapat dicapai solusi yang tepat pada pokok permasalahan.
a. Adapun pertanyaan – pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :
Apakah “KBK” sudah diterapkan dengan baik di SMA ini ?
Apakah “KBK” sudah diterapkan dengan baik di SMA ini ?
b. Bagaimana pendapat semua perangkat sekolah baik tentang sistem “KBK” ini ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem “KBK” di SMA Negeri 4 .
2. Untuk mengetahui tanggapan para perangkat sekolah tentang sistem “KBK” di SMA .
b. Manfaat dari penelitian ini adalah :
Menambah pengetahuan khusnya bagi penulis dalam hal penelitian.
Sebagai bahan rujukan atau perbandingan bagi Bapak Kepala Sekolah SMA tentang “KBK” di SMA sehingga dapat melakukan tindakan tepat yang efektif bila masih terdapat kelemahan sehingga SMA Negeri 4 Watampone dapat menjadi SMA Favorit.
Sebagai bahan rujukan atau perbandingan bagi Bapak Kepala Sekolah SMA tentang “KBK” di SMA sehingga dapat melakukan tindakan tepat yang efektif bila masih terdapat kelemahan sehingga SMA Negeri 4 Watampone dapat menjadi SMA Favorit.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
Landasan teori adalah bagian penting dalam suatu penelitian, adapun guna dari landasan teori adalah agar penelitian dapat tepat sasaran dan efektif. Adapun beberapa landasan teori disini :
a. Sekolah. Sekolah adalah tempat berkumpulnya seseorang yang ingin mendapatkan ilmu (siswa) dengan fasilitas lainnya dalam rangka membantu proses mendapatkan ilmu atau belajar.
b. Kepala Sekolah. Kepala sekolah atau Headmaster adalah seseorang yang memegang pimpinan paling tinggi dalam sekolah. Biasanya berfungsi sebagai pengatur, pengawas, maupun pengambil kebijakan dengan tujuan efektifnya kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah.
c. Guru. Guru adalah bagian dari fasilitas belajar seseorang yang ingin mendapatkan ilmu. Guru berfungsi sebagai pengajar atau media belajar dari siswa tersebut.
d. Siswa. Siswa adalah seseorang yang ingin mendapat ilmu guna digunakan atau dikembangkan dalam kehidupannya guna mencapai cita – cita hidup atau tujuan dari siswa tersebut.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. (Idianto M, 2006: 85, 86).
Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. (Idianto M, 2006: 85, 86).
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki.
Adapun langkah – langkah penelitiannya sebagai berikut :
Adapun langkah – langkah penelitiannya sebagai berikut :
Menyusun proposal penelitian sosial. Penyusunan proposal dilakukan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian. Penyusunan ini terdiri dari menentukan topik yang dipilih. Setelah itu peneliti merumuskan masalah.
Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilaksanakan setelah proposal penelitian disetujui oleh guru pembimbing. Untuk mengumpulkan data, penulis menetukan dengan cara Kuesioner dan Wawancara.
Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilaksanakan setelah proposal penelitian disetujui oleh guru pembimbing. Untuk mengumpulkan data, penulis menetukan dengan cara Kuesioner dan Wawancara.
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian (Idianto M, 2006: 121 )
Kuesioner adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara menyebarkan selebaran yang diisi oleh objek penelitian. ( Idianto M, 2006: )
Pengolahan Data. Setelah data – data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut dengan teknik tabulasi.
Pengolahan Data. Setelah data – data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut dengan teknik tabulasi.
Penyusunan Laporan. Setelah tahap – tahap sebagaimana diuraikan diatas, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan agar tujuan dan manfaat dapat dikomunikasikan.
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2007.
Waktu penelitian dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2007.
2. Personalia Penelitian
1. Nama Lengkap : Christian Fernando NIS.04051007
2. Nama Lengkap : Ray Hidayat NIS.04051247
1. Nama Lengkap : Christian Fernando NIS.04051007
2. Nama Lengkap : Ray Hidayat NIS.04051247
3. Anggaran Biaya
Anggaran biaya pada penelitian ini diperoleh dari iuran anggota dengan rincian :
A. Pemasukan
Anggaran biaya pada penelitian ini diperoleh dari iuran anggota dengan rincian :
A. Pemasukan
Iuran Anggota :@Rp. 45.000,00 X 2 = Rp. 90.000,00
B. Pengeluaran
Penyusunan Proposal Rp. 40.000,00
Pembuatan Pertanyaan Untuk Kuesioner Rp. 30.000,00
Wawancara Rp. 20.000,00 +
Total pengeluaran Rp. 90.000,00
Daftar PustakaPembuatan Pertanyaan Untuk Kuesioner Rp. 30.000,00
Wawancara Rp. 20.000,00 +
Total pengeluaran Rp. 90.000,00
http://antho-goodwill.blogspot.com/2011/11/penelitian-sosial.html
Langganan:
Postingan (Atom)
